Atas undangan Parlemen Islam Iran, Ketua Presidium MER-C, dr. Sarbini Abdul Murad, berkesempatan mengikuti “5th International Conference for Support Palestine” yang digelar di Tehran Iran pada 1 – 2 Oktober 2011 lalu.
MER-C menjadi satu dari sedikit NGO yang menghadiri konferensi akbar untuk pembebasan Palestina yang sebagian besar dihadiri oleh para pejabat, parlemen dan tokoh masyarakat dari sekitar 44 negara.
Salah satu hasil dari konferensi ini adalah akan diadakan karavan darat yang direncanakan pada bulan Maret 2012 mendatang.
Karavan darat yang diberi nama "Global March to Jerussalem" akan dimulai dari India menuju Yordania kemudian melewati jembatan Allenby -menghubungkan antara Yordania dan Tepi Barat Palestina- menuju Jerussalem. Sebelumnya pada akhir 2010 hingga awal 2011 lalu karavan serupa sudah pernah dilakukan dengan target akhir memasuki Jalur Gaza.
Kali ini, sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina yang belum kunjung didapat, akan diadakan karavan darat kembali dengan target akhir adalah Jerussalem.
Selain bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan mengembalikan Jerussalem sebagai ibukota Palestina , “Global March to Jerussalem” juga merupakan bentuk penantangan masyarakat sipil internasional terhadap arogansi zionis Israel selama ini.
Selain bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan mengembalikan Jerussalem sebagai ibukota Palestina , “Global March to Jerussalem” juga merupakan bentuk penantangan masyarakat sipil internasional terhadap arogansi zionis Israel selama ini.
Jerussalem dipilih karena merupakan kota suci bagi 3 agama. Aktifis kemanusiaan dan perdamaian serta tokoh masyarakat lintas agama, lintas bangsa dari berbagai negara akan mengikuti "Global March to Jerussalem".
Walaupun lebih beresiko namun karavan ini sangat menantang bagi orang-orang yang cinta pada perdamaian dan kemanusiaan .
Pada karavan darat sebelumnya yang diberi nama “Asia to Gaza Solidarity Caravan”, Indonesia mengirimkan 12 delegasi dimana relawan MER-C juga turut dalam karavan ini.
Karena tujuan karavan ini adalah membuka blokade Gaza, maka rute yang dilalui saat itu adalah India, Iran, Turki , Libanon, lalu Suriah melalui pelabuhan Latakia menggunakan kapal laut menuju Pelabuhan Al Arish di Mesir.
Pada karavan darat sebelumnya yang diberi nama “Asia to Gaza Solidarity Caravan”, Indonesia mengirimkan 12 delegasi dimana relawan MER-C juga turut dalam karavan ini.
Karena tujuan karavan ini adalah membuka blokade Gaza, maka rute yang dilalui saat itu adalah India, Iran, Turki , Libanon, lalu Suriah melalui pelabuhan Latakia menggunakan kapal laut menuju Pelabuhan Al Arish di Mesir.
Karavan kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalur darat ke Gaza.
Meski sempat mengalami keterlambatan dari jadwal yang sudah ditentukan akibat perizinan yang cukup sulit, namun akhirnya para peserta k aravan bisa mencapai tanah Gaza.
Keikutsertaan masyarakat Indonesia kembali diharapkan pada caravan untuk Palestina berikutnya -“Global March to Jerussalem” - karena merupakan bentuk dukungan dan partisipasi bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina sebagai salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia.
Meski sempat mengalami keterlambatan dari jadwal yang sudah ditentukan akibat perizinan yang cukup sulit, namun akhirnya para peserta k aravan bisa mencapai tanah Gaza.
Keikutsertaan masyarakat Indonesia kembali diharapkan pada caravan untuk Palestina berikutnya -“Global March to Jerussalem” - karena merupakan bentuk dukungan dan partisipasi bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina sebagai salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia.
Sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina, saat ini MER-C juga tengah melakukan proses pembangunan RS Indonesia di Jalur Gaza (Palestina) yang dananya berasal dari sumbangan rakyat Indonesia.
Lokasi RS Indonesia tepatnya di Bayt Lahiya Gaza Utara.
Sebanyak 6 relawan sudah hampir 1 tahun ini bertugas di Gaza untuk mengawasi langsung proses pembangunan RS Indonesia yang konstruksinya sudah mencapai 45%.
Lebih dari 300 orang dokter di rumah sakit Israel tidak masuk kerja pada Senin dan ratusan lebih mengajukan pengunduran diri akibat perselisihan masalah gaji.
Banyak rumah sakit memperingatkan mereka nyaris tak beroperasi akibat kasus ini, demikian kata seorang pejabat Kementerian Kesehatan.
Berbicara di radio militer, Dr Doron Norman, yang kini bekerja Rambam Medical Centre di Haifa, memperingatkan akibat pemogokan ini bisa membuat aktivitas kamar darurat berhenti.
"Tampaknya bagi saya bahwa orang tak memahami kedalaman masalah atau kedalaman krisis," katanya. Ia memperingatkan, konfrontasi ini bisa berarti pasien akan dibiarkan mati, demikian dikutip AFP.
Akibat peristiwa ini, rumah sakit membatalkan prosedur yang tidak mendesak, sebagian pasien ditolak sementara yang lain menunggu berjam-jam untuk berobat.
"Kami tidak akan mampu bertahan lebih dari satu atau dua hari seperti ini," ujar dokter di Tel Aviv Medical Center, Motti Freid kepada seuah stasiun televisi Israel, sebagaimana dikutip Independenonline (11/10/2011).
Pihak juru bicara Kementerian Kesehatan mengatakan sekitar 700 staf medis (atau seperempat dokter yang menetap di Israel), telah menyerahkan surat mereka lebih sebulan lalu. Sebanyak 340 di antara mereka tidak melapor untuk bertugas di rumah sakit pada Senin dan sisanya diduga mengikuti tindakan mereka pekan ini.
Pemerintah meminta pengadilan mengeluarkan amar yang memerintah para dokter segera bekerja kembali. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang menawarkan kenaikan gaji kepada sebagian dokter.
Para dokter tersebut, yang mengatakan mereka bekerja berlebihan tapi digaji di bawah standar, menyatakan mereka belum menerima tawaran resmi dari Netanyahu tapi mereka akan mempelajarinya segera setelah menerima menerima tawaran itu.
Pengunduran diri para dokter tersebut adalah tanda lain kerusuhan sosial di Israel. Protes massa yang diselenggarakan di bawah bendera "keadilan sosial" mengguncang negara Yahudi itu selama musim panas lalu, saat ratusan ribu orang menuntut biaya hidup yang lebih rendah dan pembaruan ekonomi.
Seperti dikutip Radio Nederland (RNW), Senin (10/10/2011) kemarin di Den Haag berlangsung proses pengadilan yang unik terkait masa silam Belanda di Hindia Belanda dalam kaitannya dengan gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pengacara Negara Belanda akan meminta Hakim Banding di Den Haag: Meninjau keabsahan RMS sebagai negara dan melihat legitimasi pemerintahan RMS di pengasingan sebagai perwakilan RMS.
Kasus ini menarik, karena proses banding ini merupakan kepanjangan dari kasus sidang cepat (Kort Geding) Oktober tahun 2010.
Ketika itu John Wattilete atas nama pemerintahan RMS di pengasingan menuntut negara Belanda agar menangkap Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang berrencana berkunjung ke Belanda. SBY akhirnya membatalkan kunjungan.
Pelanggaran HAM
RMS menggunakan alasan pelanggaran HAM di Maluku. Atas dasar yang sama pada bulan November, RMS meminta penangkapan mantan Menlu Hasan Wirajuda juga dengan dalih kejahatan berat HAM tahun 2003 dan 2007.
RMS menyebutkan di penjara Indonesia terdapat hampir seratus simpatisan dan aktivis kemerdekaan Republik Maluku Selatan yang dikurung dan dianiaya.
Namun hakim menolak permohonan penangkapan SBY karena dia sebagai pemimpin negara memiliki imunitas. Dan permintaan penangkapan mantan Menlu Hasan Wirajuda yang berkunjung ke Belanda November juga ditolak dengan alasan lain.
Belanda vs RMS
Nah, Senin ini posisi berbalik. Sekarang giliran RMS yang berada di posisi bertahan. Negara Belanda mempertanyaan status RMS.
Atas kasus ini, RMS menganggap Belanda mendapat tekanan dari Indonesia.
Lewat websitenya RMS menyatakan pemerintah Indonesia bermain di belakang layar.
"... untuk mematikan perjuangan RMS dan Pemerintah RMS - dan atas dorongan keras dari Pemerintah Indonesia dibelakan layar - maka Pemerintah Belanda Hari senen tanggal 10 oktober yang akan datang naik banding di Hakim di kota Den Haag." "Pemerintah Belanda dan RI Berusaha Lumpuhkan RMS..,"demikian tulisnya.
Dokumen Rahasia
Dalam terbitan lain disebutkan bahwa pemerintah Belanda tidak menghargai prinsip Hukum Internasional dan hak menentukan nasib sendiri bangsa Maluku Selatan. Pemerintah SMS di pengasingan mengklaim mendapatkan dokumen rahasia Kemenlu Belanda. "Di sini terbukti bahwa pemerintah Belanda mengembangkan strategi yang bertujuan mencegah supaya para pejabat tinggi yang melanggar HAM, tidak bisa seret ke pengadilan."
Pemberontak
Sebelum ini, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menjelaskan empat syarat (sesuai konvensi Montevideo) yang dijadikan dasar bagi negara-negara untuk mengakui sebuah negara.
Pertama, memiliki wilayah tertentu. Kedua, memiliki penduduk. Ketiga, punya pemerintahan dan keempat, punya kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain.
Sementara dilihat dari syarat itu, RMS tidak memilikinya. Karena itu ia berpendapat, RMS lebih tepat disebut gerakan pemberontakan.
"Kalau RMS mengaku punya wilayah, maka wilayahnya itu ada di mana? Karena Maluku itu kan merupakan wilayah dari Indonesia. Dan RMS itu tidak mempunyai kedudukan di sana. Karena pemerintah Indonesia menganggap RMS adalah organisasi bahkan gerakan pemberontakan yang bisa dilakukan tindakan polisionil," ujar Hikmahanto dikutip RNW, Kamis (06/10/2011).
Pengacara Negara Belanda akan meminta Hakim Banding di Den Haag: Meninjau keabsahan RMS sebagai negara dan melihat legitimasi pemerintahan RMS di pengasingan sebagai perwakilan RMS.
Kasus ini menarik, karena proses banding ini merupakan kepanjangan dari kasus sidang cepat (Kort Geding) Oktober tahun 2010.
Ketika itu John Wattilete atas nama pemerintahan RMS di pengasingan menuntut negara Belanda agar menangkap Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang berrencana berkunjung ke Belanda. SBY akhirnya membatalkan kunjungan.
Pelanggaran HAM
RMS menggunakan alasan pelanggaran HAM di Maluku. Atas dasar yang sama pada bulan November, RMS meminta penangkapan mantan Menlu Hasan Wirajuda juga dengan dalih kejahatan berat HAM tahun 2003 dan 2007.
RMS menyebutkan di penjara Indonesia terdapat hampir seratus simpatisan dan aktivis kemerdekaan Republik Maluku Selatan yang dikurung dan dianiaya.
Namun hakim menolak permohonan penangkapan SBY karena dia sebagai pemimpin negara memiliki imunitas. Dan permintaan penangkapan mantan Menlu Hasan Wirajuda yang berkunjung ke Belanda November juga ditolak dengan alasan lain.
Belanda vs RMS
Nah, Senin ini posisi berbalik. Sekarang giliran RMS yang berada di posisi bertahan. Negara Belanda mempertanyaan status RMS.
Atas kasus ini, RMS menganggap Belanda mendapat tekanan dari Indonesia.
Lewat websitenya RMS menyatakan pemerintah Indonesia bermain di belakang layar.
"... untuk mematikan perjuangan RMS dan Pemerintah RMS - dan atas dorongan keras dari Pemerintah Indonesia dibelakan layar - maka Pemerintah Belanda Hari senen tanggal 10 oktober yang akan datang naik banding di Hakim di kota Den Haag." "Pemerintah Belanda dan RI Berusaha Lumpuhkan RMS..,"demikian tulisnya.
Dokumen Rahasia
Dalam terbitan lain disebutkan bahwa pemerintah Belanda tidak menghargai prinsip Hukum Internasional dan hak menentukan nasib sendiri bangsa Maluku Selatan. Pemerintah SMS di pengasingan mengklaim mendapatkan dokumen rahasia Kemenlu Belanda. "Di sini terbukti bahwa pemerintah Belanda mengembangkan strategi yang bertujuan mencegah supaya para pejabat tinggi yang melanggar HAM, tidak bisa seret ke pengadilan."
Pemberontak
Sebelum ini, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menjelaskan empat syarat (sesuai konvensi Montevideo) yang dijadikan dasar bagi negara-negara untuk mengakui sebuah negara.
Pertama, memiliki wilayah tertentu. Kedua, memiliki penduduk. Ketiga, punya pemerintahan dan keempat, punya kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain.
Sementara dilihat dari syarat itu, RMS tidak memilikinya. Karena itu ia berpendapat, RMS lebih tepat disebut gerakan pemberontakan.
"Kalau RMS mengaku punya wilayah, maka wilayahnya itu ada di mana? Karena Maluku itu kan merupakan wilayah dari Indonesia. Dan RMS itu tidak mempunyai kedudukan di sana. Karena pemerintah Indonesia menganggap RMS adalah organisasi bahkan gerakan pemberontakan yang bisa dilakukan tindakan polisionil," ujar Hikmahanto dikutip RNW, Kamis (06/10/2011).
Calon haji yang tinggal di pemondokan berjarak di atas 2 km dari Masjidil Haram, Mekkah akan mendapatkan fasilitas bus untuk mengantar jamaah beribadah ke Masjidil Haram.
"Bus yang disediakan sekitar 45 untuk mengakut 44.237 jamaah, sementara sisanya yang mendapatkan pemondokan di bawah 2 km cukup berjalan kaki menuju Masjidil Haram," demikian Kadaker Mekah Arsyad Hidayat kepada wartawan di Kantor Misi haji Indonesia Mekah, Selasa (4/10/2011), sebagaimana diberitakan laman Kemenag.
Menurut Arsyad, ada lima wilayah di daerah kerja Mekkah yang mendapatkan fasilitas bus, wilayah Mahbaz Jin mendapatkan 16 bus untuk melayani 27.324 jamaah; wilayah Ma`abdah 12 bus untuk melayani 7.044 jamaah, wilayah Rei` Zakhir 6 bus untuk melayani 3.061 jamaah, wilayah Nakkassah 7 bus untuk melayani 4.327 jamaah, dan wilayah Syari`Ummul Qura 4 bus untuk melayani 2.481 jamaah.
Bus-bus ini memiliki rute pemondokan ke Masjidil Haram atau sebaliknya. 1 bus bisa diisi 48 hingga 51 penumpang.
Kepada para jamaah, Arsyad mengimbau agar jangan terburu-buru naik ke bus dan tidak usah memaksa bila bus sudah penuh. Karena bus ini akan terus stand by di halte yg telah ditentukan setelah mengantar jamaah haji ke Masjidil Haram
"Bus yang disediakan sekitar 45 untuk mengakut 44.237 jamaah, sementara sisanya yang mendapatkan pemondokan di bawah 2 km cukup berjalan kaki menuju Masjidil Haram," demikian Kadaker Mekah Arsyad Hidayat kepada wartawan di Kantor Misi haji Indonesia Mekah, Selasa (4/10/2011), sebagaimana diberitakan laman Kemenag.
Menurut Arsyad, ada lima wilayah di daerah kerja Mekkah yang mendapatkan fasilitas bus, wilayah Mahbaz Jin mendapatkan 16 bus untuk melayani 27.324 jamaah; wilayah Ma`abdah 12 bus untuk melayani 7.044 jamaah, wilayah Rei` Zakhir 6 bus untuk melayani 3.061 jamaah, wilayah Nakkassah 7 bus untuk melayani 4.327 jamaah, dan wilayah Syari`Ummul Qura 4 bus untuk melayani 2.481 jamaah.
Bus-bus ini memiliki rute pemondokan ke Masjidil Haram atau sebaliknya. 1 bus bisa diisi 48 hingga 51 penumpang.
Kepada para jamaah, Arsyad mengimbau agar jangan terburu-buru naik ke bus dan tidak usah memaksa bila bus sudah penuh. Karena bus ini akan terus stand by di halte yg telah ditentukan setelah mengantar jamaah haji ke Masjidil Haram
Rusia dan Cina menggunakan hak veto mereka di Dewan Keamanan PBB untuk menolak rancangan resolusi terhadap rezim Suriah. Namun negara-negara Barat tetap menyatakan tekad mereka untuk terus memberi tekanan sampai resolusi PBB dikeluarkan terhadap Damaskus.
Aljazeera (05/10/2011) melaporkan, sembilan dari lima belas negara anggota Dewan Keamanan PBB telah menyetujui rancangan resolusi tersebut. Sedangkan Afrika Selatan, India, Brasil dan Libanon memilih abstain dari pemilihan suara. Akan tetapi dengan digunakannya hak veto oleh Rusia dan Cina, rancangan resolusi yang diajukan oleh Prancis, Inggris, Jerman dan Portugal serta didukung oleh Amerika Serikat tersebut batal dan ditolak.
Ini adalah kali pertamanya Rusia dan Cina menggunakan hak veto mereka sejak tahun 2008, yang mereka gunakan untuk menolak rancangan resolusi pemberian sanksi terhadap rezim Presiden Zimbabwe Robert Mugabe.
Perwakilan Rusia dan Cina menegaskan bahwa intervensi luar ke dalam urusan internal Suriah justru akan menambah krisis baru dari krisis saat ini yang tengah dihadapi Suriah.
Perwakilan Rusia Vitaly Churkin mengatakan bahwa rancangan resolusi Eropa tersebut dibangun di atas "falsafah konfrontasi". Menurutnya, ancaman dengan hukuman terhadap Suriah tidak dapat diterima, dan juga tidak sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa internasional yang berlandaskan dialog. Jika rancangan resolusi tersebut diterima, maka intervensi yang terjadi tidak berbeda dengan intervensi yang dilakukan Barat terhadap Libya.
Churkin menyerukan agar penyelesaian krisis di Suriah ditempuh dengan cara dialog antara rezim Presiden Bashar al-Assad dengan oposisi.
Begitu juga dengan perwakilan Cina, juga mengatakan bahwa krisis dapat diselesaikan melalui dialog dan bukan melalui resolusi-resolusi internasional. Cina juga mendesak pemerintah Suriah untuk mempercepat reformasi yang telah mereka janjikan.
Aljazeera (05/10/2011) melaporkan, sembilan dari lima belas negara anggota Dewan Keamanan PBB telah menyetujui rancangan resolusi tersebut. Sedangkan Afrika Selatan, India, Brasil dan Libanon memilih abstain dari pemilihan suara. Akan tetapi dengan digunakannya hak veto oleh Rusia dan Cina, rancangan resolusi yang diajukan oleh Prancis, Inggris, Jerman dan Portugal serta didukung oleh Amerika Serikat tersebut batal dan ditolak.
Ini adalah kali pertamanya Rusia dan Cina menggunakan hak veto mereka sejak tahun 2008, yang mereka gunakan untuk menolak rancangan resolusi pemberian sanksi terhadap rezim Presiden Zimbabwe Robert Mugabe.
Perwakilan Rusia dan Cina menegaskan bahwa intervensi luar ke dalam urusan internal Suriah justru akan menambah krisis baru dari krisis saat ini yang tengah dihadapi Suriah.
Perwakilan Rusia Vitaly Churkin mengatakan bahwa rancangan resolusi Eropa tersebut dibangun di atas "falsafah konfrontasi". Menurutnya, ancaman dengan hukuman terhadap Suriah tidak dapat diterima, dan juga tidak sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa internasional yang berlandaskan dialog. Jika rancangan resolusi tersebut diterima, maka intervensi yang terjadi tidak berbeda dengan intervensi yang dilakukan Barat terhadap Libya.
Churkin menyerukan agar penyelesaian krisis di Suriah ditempuh dengan cara dialog antara rezim Presiden Bashar al-Assad dengan oposisi.
Begitu juga dengan perwakilan Cina, juga mengatakan bahwa krisis dapat diselesaikan melalui dialog dan bukan melalui resolusi-resolusi internasional. Cina juga mendesak pemerintah Suriah untuk mempercepat reformasi yang telah mereka janjikan.
Utang publik lokal di Mesir pada akhir tahun fiskal 2010/2011 melebihi satu triliun pound Mesir, atau senilai dengan 167 miliar dolar. Ini berdasarkan data terakhir dari Bank Sentral Mesir. Sedangkan utang eksternal sebesar 34,9 miliar dolar. Demikian dilaporkan Aljazeera.
Dengan demikian total utang Mesir mencapai 1.248 triliun pound Mesir, atau sekitar lebih dari 202 miliar dolar. Nilai utang ini setara dengan 95,3% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini dan dengan harga saat ini. Berarti utang Mesir telah melebihi batas wajar, yaitu sebesar 60%.
Menurut Mohamed ElBaradei, salah satu calon potensial dalam pemilihan presiden mendatang, jika situasi ekonomi terus berlangsung seperti sekarang ini, maka Mesir dipastikan akan bangkrut setelah enam bulan.
Dengan demikian total utang Mesir mencapai 1.248 triliun pound Mesir, atau sekitar lebih dari 202 miliar dolar. Nilai utang ini setara dengan 95,3% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini dan dengan harga saat ini. Berarti utang Mesir telah melebihi batas wajar, yaitu sebesar 60%.
Menurut Mohamed ElBaradei, salah satu calon potensial dalam pemilihan presiden mendatang, jika situasi ekonomi terus berlangsung seperti sekarang ini, maka Mesir dipastikan akan bangkrut setelah enam bulan.
